Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) buntut gagalnya resolusi gencatan senjata terkait perang Hamas Israel di Gaza, Palestina. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal. Awalnya, Iqbal mengungkapkan Pemerintah Indonesia kecewa karena gagalnya resolusi gencatan senjata di Gaza oleh DK PBB.
Padahal, sambungnya, kondisi di Gaza sudah mengkhawatirkan. "Kita sangat kecewa dan sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi (gencatan senjata di Gaza) tersebut. Karena menurut Indonesia, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan dan gencatan senjata sangat dibutuhkan untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa disalurkan dengan lancar ke Gaza," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Kendati demikian, Iqbal menegaskan Pemerintah Indonesia akan terus aktif untuk mengupayakan perdamaian di Gaza.
"Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan agar segera cease fire atau gencatan senjata segera dicapai dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan segera ke Gaza," tuturnya. Resolusi Gencatan Senjata Gaza Tak Tercapai, Kemlu: DK PBB Gagal Jaga Perdamaian dan Keamanan Dunia Aljazair Desak DK PBB Segera Wujudkan Resolusi Terkait Gencatan Senjata di Gaza
Majelis Umum PBB Loloskan Resolusi Gencatan Senjata Kemanusiaan di Gaza Judi Online Slot Bisa Bikin Rumah Tangga Hancur! Ini Cara Atasi Kecanduan, Lengkap Doa Tolak Bala Calon Pemenang Pilpres 2024 Mulai Terlihat Jelang Pencoblosan, 6 Hasil Survei Elektabilitas Terbaru Halaman 4
KPK Geledah Rumah Bupati Sidoarjo, Bawa Empat Koper Idham Mase Kekeuh Cerai dengan Catherine Wilson, Kecewa Keket Tak Mundur dari Caleg, Rebutan Suara Halaman 3 Di sisi lain, dia mengungkapkan gagalnya resolusi gencatan senjata menjadi wujud kegagalan pula bagi DK PBB.
Padahal, imbuhnya, DK PBB memiliki mandat untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. "Kita menyesalkan bahwa resolusi gagal untuk diadopsi karena ini adalah menunjukkan sekali lagi, DK PBB kehilangan momentum untuk menunjukkan bahwa DK PBB sebagai organ yang mendapatkan mandat untuk menjaga dan keamanan dunia." "Sekali lagi, DK PBB gagal menunjukkan relevansinya dalam menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional," kata Iqbal.
Lebih lanjut, dia menjelaskan Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap kedua ke Gaza. Namun, Iqbal mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia masih terus berkomunikasi dengan pihak pihak terkait agar dibukanya pintu kedua untuk keperluan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebelumnya, DK PBB menggelar rapat terkait kondisi Gaza dan menghasilkan resolusi penghentian perang antara Hamas dan Israel pada Jumat (8/12/2023) lalu.
Dari 15 anggota DK PBB, 13 anggota menyatakan setuju untuk resolusi gencatan senjata di Gaza, satu negara yaitu Inggris abstain, dan negara terakhir yaitu AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi tersebut. Alhasil, resolusi gencatan senjata pun gagal tercapai. Padahal, dikutip dari Associated Press (AP) , sekutu AS yaitu Jepang dan Prancis telah menyetujui resolusi DK PBB untuk melakukan gencatan senjata di Gaza.
Di sisi lain, beberapa negara lewat kementerian luar negeri masing masing yaitu Mesir, Otoritas Palestina, Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Turki telah berada di Washington DC untuk bertemu dengan Menlu AS, Antony Blinken. Kembali lagi terkait voting di DK PBB, diplomat negara Arab menegaskan bahwa masalah di Gaza sepenuhnya adalah tanggung jawab AS. Hal ini bertujuan agar AS dapat menahan sikap Israel untuk tidak terus menerus menyerang Gaza.
Sementara dari pihak AS lewat Wakil Duta Besar nya yaitu Robert Wood, mengungkapkan resolusi gencatan senjata itu tidak seimbang. Robert menyebut ketika aksi militer Israel dihentikan maka kemungkinan Hamas untuk terus memerintah Gaza akan 'menanam benih perang berikutnya.' "Hamas tidak mempunyai keinginan untuk melihat perdamaian yang bertahan lama, untuk melihat solusi dua negara," kata Wood sebelum pemungutan suara.
"Oleh karena itu, meskipun Amerika Serikat sangat mendukung perdamaian yang langgeng, di mana baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai dan aman, kami tidak mendukung seruan untuk segera melakukan gencatan senjata," ujar Robert.